Kapolri Jenderal Polisi, Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa kepolisian tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang mengenakan
LIHATLAH WAHAI REKAN-REKAN AHOK DARI SABANG SAMPAI MERAUKE...!!!! KELUGUAN DAN KEPOLOSAN PAK AHOK JELANG MASA TENANG,PAK AHOK BERPESAN DAN MEMINTA MAAF KEPADA SELURUH BANGSA INDONESIA KHUSUSNYAWARGA DKI ,KALAU ADA KATA-KATA YANG SALAH DAN TIDAK DISENGAJA,TOLONG DIMAAFKAN NAMANYA MANUSIA PASTI ADA HILAFNYA,....!!! MAU DI MAAFIN EGGK REKAN-REKAN AHOK..!!!atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia.
“TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu, siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas, Senin (16/5/2016).
Baca juga: MENGGEGERKAN, Anggota DPRRI Sepakat Agar Ahok Ditahan
Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI.
Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.
Polemik soal sweeping PKI menjadi bahan pembicaraan publik setelah Presiden Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menghentikan aksi sweeping PKI dengan dalih demokrasi. Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan TNI dan Polri untuk Hentikan Sweeping PKI.
TNI dan Polri akan tetap melakukan aksi sweeping terhadap aktivitas PKI, hal ini terlihat dari komitment kedua instansi tersebut untuk tetap bekerja sama memberantas PKI.
Kapolri Jenderal Polisi, Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa kepolisian tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang mengenakan
atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia.
“TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu, siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas, Senin (16/5/2016).
Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI.
Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.
Polemik soal sweeping PKI menjadi bahan pembicaraan publik setelah Presiden Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menghentikan aksi sweeping PKI dengan dalih demokrasi. Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan TNI dan Polri untuk Hentikan Sweeping PKI.
Sumber:http://www.msnbcindo.com/
Demikian semoga bermanfaat,terima kasih.