Anies juga diduga sengaja menyusupkan pameran buku masalah pemberantasan PKI saat kemendikbud sedang mempromosikan buku Laskar Pelangi.
“Anies secara beberapa suka merekrut budayawan Gunawan Muhammad sebagai Ketua Komite Pelaksana dalam aktivitas itu.
Kemendikbud disuruh untuk mengenalkan budaya Indonesia di kancah internasional yaitu pameran kebudayaan serta buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata tetapi malah disusupi pameran buku Amba serta Pulang yang kita ketahui buku ini tak popular mengulas mengenai pembasmian PKI 1965, ”
Penyusupan buku mengenai PKI itu dinilai sebagai bentuk manipulasi. Terlebih paham PKI telah diberantas di Indonesia.
“Dengan disusupi pameran buku Amba serta Pulang begitu merugikan semua rakyat serta bangsa indonesia bahkan juga menyebabkan kekhawatiran paham komunis ingin kembali dibangkitkan di kancah internasional mengingat di Indonesia memahami PKI telah ditentang serta diberantas, ”
Atas laporan itu, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menyampaikan bakal menelusuri untuk menunjukkan sangkaan korupsi yang dikerjakan oleh Anies.
“Yang bisa kita info, memang benar ada pelaporan serta seperti semuanya laporan atau pengaduan yang masuk, bakal kami pelajari. Bakal kita saksikan adakah indikasi korupsi atau tak, ” kata Febri.
Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera ikut menanggapi laporan itu. Tim advokasi bakal segera mengatasi soal dugaan korupsi tersebut .
“Sudah diakukan oleh tim advokasi. Kami ada usaha untuk mengatasinya lewat tim advokasi. Silahkan umum melihatnya, ” tutur Mardani.
Beberapa minggu ini memang beradar dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015 yang dilakukan Anies Baswedan sepanjang menjabat jadi menteri. Dana yang cukup besar dipakai untuk ikuti acara itu selama 3 hari.
Jika ini terbukti benar tentu akan menjadi batu sandungan yang keras untuk tim pemenangan Anies-Sandi. Sesaat ini KPK masihlah mengolah laporan itu serta bakal menelusuri untuk menunjukkan dugaan korupsi yang dikerjakan oleh Anies.
Kalau KPK berani mengusut ini dengan cepat jadi ini jadi rangkaian prestasi untuk KPK yang sebelumnya sukses membongkar masalah korupsi mega proyek e-KTP.
Lalu jadi pertanyaan, bagaimana bila nyatanya Anies jadi tersangka serta ditahan oleh KPK? Kalau sebelumnya pemilihan tinggal di tangkap.
Namun bagaimana Anies menang serta jadi Gubernur lalu KPK baru dapat mengambil keputusan tersangka kemudian? Mungkin karena masalah saat dsb. Apakah Jakarta bakal kehilangan Gubernurnya serta di pimpin oleh Sandiaga?
Selanjutnya semoga saja GNPF-MUI mau mengawal masalah ini mengingat MUI sudah keluarkan fatwa kalau korupsi itu haram. Tentunya GNPF bakal mengadakan beragam tindakan, berjilid-jilid aksi untuk menuntut pemerintah supaya laporan segera diolah apabila jadi tersangka jadi Anies bisa segera di tangkap.
Tidak sama dengan masalah Ahok, masalah Anies (sekali lagi bila terbukti) jadi dapat segera ditahan walau baru tersangka lantaran temasuk dalam masalah korupsi.
Selain itu ternyata Anies juga menyusupkan buku yang mengulas tentang pembasmian PKI. Masih belum terang ini buku apa tetapi seiring waktu berjalan bakal dapat kita dapatkan deskripsi lebih terang.
Pada tanggal 11-15 Oktober 2015, dibawah kepemimpinan Mendikbud yang waktu itu masih menjabat, Anies Baswedan, Kementrian Pendidikan serta Kebudayaan ikuti pameran akbar Frankfurt Book Fair (FBC) yang menggunakan cost super fantastis sebesar 10 juta Euro, atau apabila diganti ikuti kurs mata duit waktu itu, setara dengan Rp 146 Milyar.
Cost Rp146 miliar itu termasuk sewa pavilion pameran sejumlah Rp 19 Milyar, cost akomodasi 123 delegasi, biaya penerjemahan, pembuatan beragam stand yang mewah serta menawan, dll.
Direktur Center For Biaya Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi pada wartawan di Jakarta, Kamis 5 November 2015 pernah mengeluarkan pernyataan keras tentang hal itu :
“Keterlaluan sekali, ditengah sulitnya ekonomi negara sekarang ini serta banyak sekolah yang ingin ambruk, kok biaya untuk satu pameran dapat sebesar itu.
Waktunya BPK melakukan audit serta KPK menyelidikinya. Dana tersebut lebih layak untuk memperbaiki atau mendirikan sekolah baru di lokasi yang memerlukan.
Referensi>>>Baca Disini