Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melontarkan pernyataan mengejutkan soal keberadaan lahan milik negara yang dijadikan mal.
Pernyataan itu disampaikan Anies saat ia menjawab kritik soal pogram rumah DP nol rupiah yang digagasnya bersama calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
Ketika itu, Anies menyebutkan bahwa pembangunan lahan di DKI Jakarta saat ini tak berpihak kepada rakyat kecil. Namun, situasi itu hampir luput dari kritik publik.
"Tanah Pemprov saja bisa dipakai untuk mal, tanah negara dipakai mal, kenapa rakyat kecil mau pakai jadi ribut? Kenapa rakyat kecil mau pakai tanah negara jadi ramai? Mau dipakai buat mal, kita semua diam," kata Anies seusai silaturahim dengan warga di Jalan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (25/2/2017).
Pernyataan Anies langsung membuat beberapa pihak bertanya-tanya, termasuk calon gubernur petahana, Basuki Tjahaha Purnama, dan calon wakil gubernur petahana, Djarot Saiful Hidayat.
Ahok dan Djarot sama-sama meminta agar Anies menunjukkan lokasi lahan milik negara yang dijadikan mal.
Di samping itu, Djarot memastikan tak ada lahan milik negara pada masa pemerintahannya yang dijadikan mal.
"Lah enggak tahu aku, apa lahan negara yang dijadikan mal itu Plaza Senayan? Mungkin, saya enggak tahu, tetapi tunjukkan saja, pada zaman kami ada enggak memanfaatkan lahan negara untuk mal?" kata Djarot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).
Saat dikonfirmasi, Anies tertawa mengetahui tanggapan Djarot yang meminta ia menunjukkan lokasi lahan negara yang dijadikan mal tersebut.
"Ada, masak sih Pak Wagub enggak tahu?" kata Anies di DPPGerindra, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2017).
Saat didesak untuk menjawab, Anies mengatakan belum saatnya ia membuka informasi soal lokasi lahan tersebut. Ia kemudian mengarahkan wartawan untuk bertanya kepada DPRD DKI Jakarta.
Menurut dia, semua anggota DPRD memiliki pengetahuan yang sama terkait lahan negara yang dijadikan mal itu.
"Biar teka-teki dululah. Masak semua harus jawab sekarang, tetapi saya agak geli saja kalau enggak tahu. Nanti diberi tahu deh," kata Anies.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik juga bungkam saat diminta menunjukkan lokasi lahan milik negara yang dijadikan mal.
Dia malah mengarahkan wartawan untuk bertanya ke panitia khusus (pansus) aset DPRD DKI Jakarta.
Taufik mengatakan, data yang dimiliki pansus aset itu bisa memperlihatkan lahan negara mana saja yang dijadikan mal, termasuk bermasalah atau tidak.
"Sekarang penyelesaian kayak apa. Biasanya kalau begitu, ada yang islah atau apa," kata Taufik.
"Nanti dicek saja perkaranya sudah selesai belum islahnya. Di pansus aset ketemu sudah selesai belum," ujar Taufik, Jakarta, Rabu (1/3/2017). (Kahfi Dirga/ Kompas.com)
Anies: Mal di Atas Tanah Negara Ada di Jakpus, Jakbar, Jaksel, dan Jaktim
Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwawancara saat hadir di pengajian kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2017) siang.
Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwawancara saat hadir di pengajian kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2017) siang. ()
Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebutkan, ada mal atau pusat perbelanjaan yang berdiri di atas tanah negara di wilayah Jakarta.
Meski tidak menyebut nama atau lokasi detailnya, Anies menyinggung beberapa wilayah yang berstatus tanah negara dan didirikan mal.
"Ada lokasinya di (Jakarta) Pusat, ada yang di Barat juga. Kelihatannya di Selatan juga ada tuh. Mungkin di Timur juga ya," kata Anies saat ditemui di sebuah pengajian kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2017).
Ketika ditanya lebih lanjut, Anies masih enggan menjelaskan di mana mal yang dibangun di atas tanah milik negara.
Pertanyaan yang sama sudah diajukan oleh pewarta sejak Sabtu (25/2/2017) lalu, tepatnya ketika Anies mempertanyakan mengapa banyak yang mengkritik program DP nol rupiah "besutannya".
Saat itu, Anies berpendapat, programnya ditujukan bagi warga DKI yang kesulitan memiliki rumah. Dia membandingkan penggunaan lahan di DKI Jakarta yang peruntukkannya dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil tetapi sangat sedikit pihak yang membahasnya.
Salah satu contoh penggunaan lahan di DKI yang dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil adalah untuk membangun mal.
Menurut Anies, dia tidak akan membuka penjelasan lengkap untuk saat ini atas dasar pertimbangan tertentu.
"Nanti deh, nanti dikasih tahu. Enggak apa-apa, biar pada nyaridulu. Terus sekaligus yang bilang enggak ada itu biar dibuktiin," tutur Anies. (Andri donal/ Kompas.com/tribunnews.com)