APBN-P 2016
Tak perlu lama untuk seorang Sri Mulyani untuk tahu postur biaya dalam APBN baik dari segi penerimaan serta pengeluaran. Satu diantara yang cukup mencengangkan yaitu kelebihan dana biaya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai dana anggaran tunjangan profesi guru di APBN 2017 sebesar 23. 3 triliun, sebuah angka yang fantastis.
Sebagian komentar yang nampak dari dana over biaya ini menurut Kompas. com :
“Jadi gurunya memang tidak ada atau gurunya ada, namun belum bersertifikat, itu tak dapat kami berikanlah tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi dengan cara persyaratan (berlaku) untuk mereka yang mempunyai sertifikat. Cobalah pikirkan sebesar itu, Rp 23, 3 triliun sendiri, ” kata Sri Mulyani.
“Ini mungkin pembelajaran untuk rencana (anggaran) yang lebih baik hingga kita tak membuat over budgeting yang bikin beban yang luar biasa besar, ” kata Sri Mulyani.
“Saya belum tahu masalahnya, namun ya pasti salah hitung, ” ucap Kalla
“Kalau keunggulan ya dipotong. Yang utama belum dibelanjakan, ” kata Kalla
“Kami jadi mempertanyakan bagaimana mungkin pengelola guru dapat salah kalkulasi biaya tunjangan profesi guru yang tidak cocok dengan fakta yang dibayarkan, ” kata Unifah (Pelaksana Tugas Ketua PGRI)
“Yang dibayar cuma setengahnya lebih sedikit lantaran cuma 1, 2 juta guru yang disertifikasi. Bandingkan dengan data guru yang disadari 2, 2 juta guru. Artinya masih 1 juta guru yang belum disertifikasi, ” ucap Unifah
Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan
Suatu hal yang aneh nampak, karena keterangan over biaya ini di sampaikan oleh Dirjen Guru serta tenaga Kependidikan Sumarna Suryapranata, hal semacam ini berlangsung karena pergantian data guru yang telah disertifikasi serta berhak mendapatkan tunjangan profesi. Ada data yang lain kalau guru geser menjadi pejabat atau pensiun.
Data jumlah guru tersertifikasi di Kemenkeu sejumlah 1. 221. 947 orang, sedang data di Kemendikbud sebesar 1. 638. 240 orang, artinya ada perbedaan sebesar 416. 473 orang. Banding dengan data dari PGRI, jumlah guru tersertifikasi sekitaran 1. 2 juta serta yang belum tersertifikasi ada sekitar 1 juta guru.
Pembaca Seword. com keganjilan dan keanehan ini memunculkan sebagian pertanyaan seperti :
Kenapa data dapat berbeda di ke-2 kementerian serta PGRI untuk periode waktu yang cukup lama?
Kenapa seorang Dirjen yang harus melakukan penjelasan, bukan Menterinya?
Sudah berapa lamakah over biaya ini berlangsung?
Apabila selalu over biaya kemanakah larinya semuanya duit itu?
Anies Baswedan
Penulis gagal paham dengan semuanya peristiwa itu lantaran menyangkut duit 23. 3 triliun yang salah kalkulasi, serta seorang Anies Baswedan tak atau belum lakukan penjelasan yang masuk akal.
Banyak sekali pertanyaan yang nampak terhadap Anies akibat kondisi ini :
Apakah keterangan yang dilakukan oleh Dirjen adalah bentuk terlepas tangan?
Ataukah karena ini satu pencitraan, karena sampai kini Anies dikesankan sebagai orang yang santun?
Bagaimana apabila ayah menjadi seorang Gubernur?
Apakah bakal melemparkan kesalahan ke bawahan serta bla. . . bla. . . bla. . .?
Untung saja ada Sri Mulyani yang demikian cermat serta detil hingga kesalahan yang ada bisa selekasnya diketemukan. Sekali lagi sosok Sri Mulyani mesti diapresiasi dengan secangkir kopiku. Ketidakcermatan ini, jadi begitu mungkin kalau ini sebagai satu diantara bahan pertimbangan Pakde Jokowi selanjutnya mengkartu merah Anies.
Gubernur DKI Jakarta
Jadi Gubernur DKI Jakarta yang memiliki tingkat kompleksitas pekerjaan yang semakin banyak meskipun dalam taraf Provinsi namun menyangkut semuanya bagian pemerintah. Kita ingat bagaimana problem yang dihadapi Pakde Jokowi serta Koh Ahok waktu memimpin dari mulai perdebatan biaya di DPRD yang sarat kebutuhan, Staf Pemda yang masihlah memiliki karakter birokrat bukanlah pelayan masyarakat. Dari mulai gosip sederhana ibu-ibu yg tidak dapat beli buku untuk anaknya hingga reklamasi yang bertaraf nasional dengan semua kerumitannya.
Semua masalah yang ada harus diselesaikan dengan cermat serta profesional, serta yang paling utama berani memikul kekeliruan anak buah, tampak di depan, bukanlah dengan beretorika. Level DKI Jakarta di bawah Pakde Jokowi serta Ahok sudah sedemikian tinggi, semua harus cepat, tepat dan cermat hingga yang ada yaitu kerja, kerja, kerja, kerja serta kerja.
Apakah seorang Anies mau dan mampu menjadi Gubernus DKI Jakarta? Jika melihat CV beliau sebagai seorang mantan Mendikbud serta track record nya, untuk penulis rasanya sangat riskan serta berbahaya untuk seukuran DKI Jakarta.
Ingat Pak Anies duit 23. 3 triliun bukanlah duit yang sedikit serta butuh dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekedar menghabiskan biaya 100% untuk bebrapa untuk proyek balas budi. Ah. . . Untungnya 23. 3 triliun selamat.
Seperti cocok dengan lagunya Meja – All About the Money
It’s all ’bout the money
It’s all ’bout the dumb dum,
And I don’t think It’s funny
To see us fade away
It’s all ’bout the money
It’s all ’bout the dumb dum,
And I think we got it all wrong anyway
Salam NKRI seword
SUMBER